Mengubah Fashion Waste Menjadi Harapan Lewat Program Waste to Wear

Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah benar-benar memikirkan ke mana perginya baju yang sudah tidak dipakai. Ditumpuk di lemari, dilungsurkan ke adik, atau disumbangkan setiap kali ada bencana. Padahal di balik kebiasaan itu tersimpan persoalan besar yang jarang disadari, yaitu fashion waste. Dalam obrolan Bincang Bumi bersama CPROCOM, Lukita Wardhani Setiyarso, Executive Director Sinergi Berkelanjutan Indonesia, membedah persoalan ini sekaligus menawarkan jalan keluar yang tidak biasa lewat program Waste to Wear.

Limbah fashion bukan masalah kecil. Menurut Ellen MacArthur Foundation, satu truk penuh tekstil dibuang ke tempat pembuangan akhir atau dibakar setiap detiknya, dan kurang dari satu persen material pakaian yang benar-benar didaur ulang menjadi pakaian baru. McKinsey, lewat laporan Fashion on Climate, mencatat industri fashion menghasilkan sekitar 2,1 miliar ton emisi gas rumah kaca pada 2018, atau sekitar empat persen dari total emisi global. Pola konsumsi ikut memperparah keadaan. Data UNECE menyebut orang kini membeli 60% lebih banyak pakaian, tetapi memakainya separuh lebih singkat.

Menurut Lukita, secara global limbah kain menyumbang lebih dari sepuluh persen sampah yang berakhir di TPA, dan setiap satu kilogram kain setara dengan sekitar 1,4 hingga 2,4 kilogram emisi CO2. Kebiasaan melungsurkan pakaian di Indonesia memang membantu, tetapi tren fast fashion mempercepat siklusnya. “Kalau dulu setahun cuma ganti empat kali mengikuti musim, sekarang belum sebulan sudah ganti tren,” ujarnya.

Ketika Limbah Bertemu Kebutuhan

Ironi justru muncul saat bencana. Pengumpulan baju layak pakai selalu paling banyak, tetapi tidak semuanya tersalurkan. Ukuran, bahan, dan model yang tidak cocok membuat sebagian pakaian menumpuk di tenda dan akhirnya tidak terpakai. “Penerima bantuan tetap punya hak untuk memilih,” kata Lukita. Dari situ ia melihat celah. Di satu sisi ada limbah kain yang melimpah, di sisi lain ada anak-anak korban bencana yang butuh perlengkapan untuk kembali ke sekolah.

Dari pertemuan dua kebutuhan itu lahirlah Waste to Wear. Limbah kain tidak sekadar dipindahtangankan, melainkan diupcycle dan didaur ulang menjadi barang baru yang bernilai, seperti tas sekolah, tempat pensil, hingga seragam guru. Barang-barang ini dirangkai menjadi school kit dan dikirim ke wilayah pasca bencana, dari Aceh sampai Papua. Yang menarik, anak-anak ternyata tidak menyukai tas yang seragam atau bermerek. Mereka lebih senang desain yang berbeda-beda karena terasa seperti milik pribadi. “Pas diterima mereka malah senang, ada aktualisasi, oh ini punyaku,” cerita Lukita.

Permintaannya pun cepat membesar. Dari 150 paket pertama, datang permintaan 500, lalu menyusul NTT dan Papua, sampai tim harus berpacu memenuhinya. Selain tas dan perlengkapan sekolah, limbah kain juga dijajaki untuk diolah menjadi seragam guru, tas laptop, hingga serat pengisi bantal sebagai pengganti dakron. Bagi Lukita, ruang untuk berinovasi masih sangat terbuka, asalkan kain tidak berhenti menumpuk di TPA.

Lingkungan dan Sosial yang Tak Terpisahkan

Bagi Lukita, program ini menegaskan bahwa isu lingkungan dan sosial tidak bisa dipisahkan. Ia memberi contoh sederhana. Suhu bumi yang memanas membuat orang menyalakan pendingin lebih lama, tagihan listrik naik, biaya hidup ikut naik, dan pada akhirnya menekan kemampuan ekonomi keluarga. “Akarnya cuma satu, yaitu manusia. Manusia yang merusak atau menjaga lingkungan,” katanya. Karena itu, pendekatan yang ia pilih berbasis manusia, bukan semata angka di atas laporan.

Cara pandang ini yang sering hilang ketika perusahaan membicarakan ESG. Aspek lingkungan dan sosial kerap ditangani terpisah, padahal keduanya berangkat dari akar yang sama. Waste to Wear menjadi contoh kecil bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan, mengurangi limbah sekaligus membantu manusia yang sedang dalam kesulitan.

Membaca Pola yang Lebih Besar

Kalau ditarik lebih jauh, cerita Waste to Wear sebenarnya menyorot persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar limbah kain. Sulitnya baju donasi tersalurkan menunjukkan bahwa Indonesia belum benar-benar punya sistem pemulihan tekstil. Selama ini bebannya jatuh ke tangan individu dan inisiatif kecil, bukan pada sebuah rantai daur ulang yang tertata. Menyumbang memang baik, tetapi memberi bukan hal yang sama dengan mendaur ulang. Selama pakaian hanya berpindah tangan, ia sebenarnya cuma menunda perjalanannya menuju TPA. Bahkan secara global, angka Ellen MacArthur yang menyebut kurang dari satu persen material pakaian didaur ulang menjadi pakaian baru memperlihatkan bahwa lingkaran ini nyaris tidak pernah benar-benar tertutup.

Di banyak negara, arah kebijakan mulai bergeser ke hulu. Uni Eropa, lewat revisi Waste Framework Directive yang berlaku sejak 2025, mewajibkan skema Extended Producer Responsibility untuk tekstil, sehingga merek fashion ikut menanggung biaya pengumpulan dan pengolahan limbahnya. Indonesia belum sampai ke titik itu, dan di sinilah celahnya terlihat. Contoh yang diangkat Lukita soal perusahaan yang membagikan seragam sampai tiga kali setahun, lalu menyimpannya di gudang tanpa kejelasan nasib, menggambarkan bagaimana tanggung jawab produsen masih menggantung. Padahal seiring dorongan menghitung emisi gas rumah kaca, limbah dari barang yang mereka beli, termasuk seragam, makin sulit dilepaskan dari tanggung jawab perusahaan.

Yang juga kerap luput, hambatan terbesar bukan cuma soal teknologi atau modal, melainkan perilaku dan informasi. Data tentang limbah fashion di Indonesia masih tipis, dan tanpa data, membangun kesadaran menjadi jauh lebih berat. Karena itu langkah Sinergi Berkelanjutan Indonesia menjalankan survei konsumen, atau gagasan menaruh dropbox di acara komunitas lari, pada dasarnya adalah pekerjaan komunikasi. Perubahan perilaku jarang datang dari ceramah, melainkan dari cara yang membuat orang merasa dekat dengan persoalannya. Di titik inilah isu lingkungan berhenti menjadi urusan teknis dan berubah menjadi urusan bersama.

Tantangan yang Tidak Ringan

Tentu jalannya tidak mulus. Karena berbentuk bantuan, program ini tidak menghasilkan pengembalian modal, sehingga mencari donor dan kolaborator jauh lebih sulit ketimbang usaha yang produknya dijual. Persoalan legalitas logo perusahaan juga kerap menahan donasi limbah seragam. Dan yang paling berat, kecepatan bencana sering melampaui kapasitas untuk merespons. Belum selesai satu wilayah, bencana sudah datang di tempat lain. Dari sisi komunikasi pun, data soal limbah fashion masih terbatas, sehingga Sinergi Berkelanjutan Indonesia kini menjalankan survei untuk memahami perilaku konsumen dalam membeli dan membuang pakaian.

Di ujung obrolan, Lukita menitipkan tiga pesan sederhana, yaitu be responsible, be mindful, dan be creative. Mulailah dari membaca label untuk tahu bahan pakaian yang kita beli, memikirkan ke mana barang itu akan berakhir, dan mencari cara kreatif agar tidak langsung menjadi sampah. Bagi produsen, ia menambahkan satu ajakan, yakni memilih material yang lebih mudah terurai. Pesannya ditutup dengan pengingat yang mengena: jangan sampai kita membawa tumbler ke mana-mana demi mengurangi plastik, tetapi di saat yang sama terus membeli dan membuang baju.

Artikel ini dikembangkan dari obrolan Bincang Bumi CPROCOM bersama Lukita Wardhani Setiyarso, Executive Director Sinergi Berkelanjutan Indonesia, seputar program Waste to Wear.

Referensi:

Ellen MacArthur Foundation

McKinsey, “Fashion on Climate” (2020)

UNEP dan UN Economic Commission for Europe (UNECE)

European Commission Waste Framework Directive untuk tekstil (2025)