Tantangan Komunikasi Publik di Tengah Erosi Kepercayaan Global

Fenomena distrust atau krisis kepercayaan publik telah bertransformasi menjadi hambatan struktural utama dalam diseminasi informasi oleh lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Di era ini, masyarakat cenderung meragukan otoritas formal akibat akumulasi kekecewaan terhadap inkonsistensi kebijakan dan janji politik yang tidak terealisasi. 

Menurut Edelman (2024), krisis kepercayaan ini menciptakan polarisasi yang tajam, di mana individu lebih mempercayai "orang-orang seperti mereka" dibandingkan ahli atau pejabat resmi. Akibatnya, komunikasi publik seringkali dipandang sebagai bentuk propaganda dibandingkan sebagai layanan informasi. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya batas antara fakta dan opini, sehingga institusi publik dituntut untuk bekerja ekstra keras hanya demi mendapatkan perhatian dasar dari audiens yang skeptis.

Tantangan teknis terbesar muncul dari apa yang disebut sebagai Information Disorder atau gangguan informasi yang masif di ruang digital. Institusi publik kini tidak hanya berhadapan dengan penyampaian pesan yang akurat, tetapi juga harus melawan arus misinformasi dan disinformasi yang menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Mengacu pada studi Wardle & Derakhshan (2017), gangguan informasi ini merusak tatanan komunikasi karena menyentuh sisi emosional audiens yang sudah memiliki benih ketidakpercayaan. Dalam ekosistem media sosial, algoritma echo chambers memperkuat bias konfirmasi, sehingga seakurat apa pun informasi pemerintah sering kali tertolak secara otomatis jika tidak sejalan dengan narasi yang berkembang di kelompok sosial tertentu.

Ketidakmampuan praktisi komunikasi publik untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi yang lebih horizontal dan humanis juga menjadi tantangan yang krusial. Pola komunikasi tradisional yang bersifat satu arah (top-down) dan menggunakan bahasa birokrasi yang kaku justru memperlebar jarak antara institusi dan warga. Sebagaimana dijelaskan oleh L’Etang (2008), komunikasi publik di masa krisis atau ketidakpercayaan harus mengedepankan pendekatan dialogis dan etis untuk membangun kembali legitimasi. Ketika pejabat publik gagal menunjukkan empati atau transparansi mengenai proses pengambilan keputusan, masyarakat akan mencari sumber informasi alternatif yang mungkin kurang akurat namun terasa lebih dekat dan manusiawi secara emosional.

Strategi ke depan untuk mengatasi tantangan ini memerlukan transisi menuju "Transparansi Radikal" dan penguatan literasi media di tingkat akar rumput. Komunikasi publik tidak lagi cukup hanya dengan menjadi benar secara data, tetapi juga harus benar secara normatif dan memiliki kejujuran moral. Dalam teori tindakan komunikatif yang dikembangkan oleh Habermas (1984), kesepahaman hanya dapat dicapai jika pengirim pesan mampu menjamin klaim kebenaran dan ketulusan niat. 

Oleh karena itu, tantangan di era distrust mengharuskan institusi publik untuk lebih banyak mendengar daripada sekadar menyiar, serta membangun konsistensi antara narasi yang disampaikan dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan untuk memulihkan kredibilitas yang telah terdistorsi.

Referensi:

Edelman. (2024). 2024 Edelman Trust Barometer Global Report: The Polarization of Trust. New York: Edelman Holdings.

Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Vol 1. Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.

L’Etang, J. (2008). Public Relations: Concepts, Practice and Critique. London: SAGE Publications Ltd.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking. Strasbourg: Council of Europe Report.

Wardhani, A. (2021). Komunikasi Krisis di Era Digital: Tantangan dan Peluang. Jurnal Komunikasi Nasional, 5(2), 112-125.