Fri07212017

Last update06:52:18 PM GMT

Back Outreach

Outreach

Survey shows demand for post-2014 leaders

Warief Djajanto Basorie, The Jakarta Post, Jakarta | Opinion | Mon, December 16 2013, 11:01 AM

Nurul is a junior high school student at SMP Al Azhar, Palu, Central Sulawesi. Dominggus Sinanu is a fisherman in Ambon, Maluku. Despite their age difference, both have three things in common. First, the two residents of eastern Indonesia have a genuine concern about the environment.

Second, both have won prizes that recognize their go-green advocacy. Nurul won a speech contest in English on the environment. Dominggus is the winner of the coveted annual Kalpataru Award from the Environment Ministry in 1981 and recipient of the 1995 Satya Lencana Medal in National Development. His work was in planting mangroves to protect marine life and to check abrasion and seawater intrusion along Ambon’s coastline.

Their third common interest is that they want real action on climate change that starts with the individual.

Nurul and Dominggus spoke at separate dialogues in a survey that the National Council on Climate Change (DNPI) undertook in eight provinces in September and October 2013. Its results were presented on Nov. 25. The survey was on public perspectives of post-2014 climate change priorities. It was designed to get a reading on what people want on climate change from the nation’s leaders, especially the legislators Indonesia will choose in the April 9, 2014 general election and the new president on July 9.

Dialogue participants were members of local legislatures, local governments, university students, senior high school students, lecturers, teachers, environmental activists, fisher folk, farmers, journalists and disabled people. Including the dialogue partners, the survey took in 1,137 respondents.

The eight cities covered in the survey were Denpasar, Bali; Bengkulu; Pangkal Pinang, Bangka Belitung; Manado, North Sulawesi; Ternate, North Maluku; Mamuju, West Sulawesi; Palu, Central Sulawesi; and Ambon, Maluku.

The survey found that 90 percent of the respondents want to choose leaders committed to managing climate change. Further, 82 percent are keen to monitor pledges on managing climate change to see that they are kept. Climate change management comes in four priority areas. First is forest conservation with 72 percent of respondents demanding it. Second with 44 percent is an improvement in public transportation. Third with 39 percent is energy efficiency in industry. Fourth with 29 percent is water reservoir construction.

Six development sectors which leaders should give priority to are, in descending order: education, health, climate change management, poverty alleviation, jobs and infrastructure, the survey found.

The DNPI survey is a sounding board on what Indonesians want from their leaders, and should thus present its findings to the 12 political parties that will compete for the 560 seats in the House of Representatives. The campaign teams of the political parties could incorporate the survey findings into their party platforms with climate change management as a distinct plank.

Moreover, whoever becomes the nation’s new president and takes the oath of office in October 2014 should pledge delivery of the demands of the people. These demands are explicitly stated in the survey’s six priority development sectors.

“The survey results show the public views climate change as a development issue. The respondents can feel climate change is happening in their area,” said Emilia Bassar, the climate change communication specialist and a core researcher in the survey. “They want leaders committed to offering solutions to the causes and impact of climate change.”

________________

The writer teaches journalism at Dr. Soetomo Press Institute (LPDS), Jakarta.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/16/survey-shows-demand-post-2014-leaders.html

Praktek Green Banking dalam Krisis Lingkungan Hidup

Oleh: Leonard Tiopan Panjaitan*)

Kondisi lingkungan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan kualitas. Hal ini dapat terjadi akibat kerusakan alam yang diakibatkan oleh perubahan tata guna lahan, deforestasi, illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, perambahan kawasan, kebakaran hutan dan tindakan kejahatan hutan lainnya. Selain musnahnya keanekaragaman hayati (biodiversity), kerusakan lingkungan dapat mengancam kehidupan ekonomi-sosial masyarakat baik saat ini maupun masa mendatang. Di satu sisi, praktek perbankan banyak berhadapan dengan portofolio bisnis (pembiayaan kredit) yang berkaitan dengan sektor korporat di bidang sumber daya alam khususnya industri ekstraktif. Keberlanjutan (sustainability) alam dan manusia merupakan salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh perbankan untuk mengurangi risiko lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara serta degradasi lahan yang diakibatkan oleh dampak usaha debitur. Green Banking menjadi salah satu solusi pamungkas dimana keberlanjutan (sustainability) ditempatkan pada prioritas utama bisnis bank. Green Banking juga sebuah potensi bisnis di bidang sumber daya alam terbaharukan yang dapat menggerakkan ekonomi hijau menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development). BNI merupakan bank nasional pertama yang menjadi signatory UNEP-FI dan telah mendeklarasikan BNI Go Green sebagai salah satu misi bank dalam memenuhi tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial. BNI terus berusaha menerapkan green banking baik secara internal maupun eksternal, termasuk kepada debitur korporat dan retail.

Keywords:

Green Banking, Sustainability, Keberlanjutan, Pembangunan Berkelanjutan, Ekstraktif, Ekonomi Hijau, Risiko, Pembiayaan, Degradasi, Debitur, BNI Go Green.

*) Penulis adalah Manager Pengembangan Sustainability BNI – Unit CCR - Kantor Besar Jakarta

*Tulisan ini dimuat di buku "Komunikasi Indonesia untuk Membangun Peradaban Bangsa", 2013, Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Pascasarjana Universitas Mercu Buana.

icon Praktek Green Banking dalam Krisis Lingkungan Hidup (603.4 kB)

Enviromental and Cultural Based Indigenous Community Radio: Radio Ruyuk FM, West Java

By: Emilia Bassar, Irwan Abdullah, Hermin Indah Wahyuni

Ruyuk FM Radio is a radio community focusing on reforestation and local culture program. A comprehensive study of this radio is interesting because of the uniqueness in the process of its establishment, programs, involvement of women, and accomplishments. The study of Ruyuk FM Radio uses the concept of community radio, among others, by Fraser and Estrada (2001) and Jankowski and Prehn (2002). This study is a descriptive case study using qualitative research method and was implemented in January 2011-June 2012. Ruyuk FM Radio was established in 2007 in the Village of Mandalamekar, Tasikmalaya, West Java, by a group of non government organization’s activists Mitra Alam Munggaran (MAM). The presence of Ruyuk FM Radio encouraged community groups, including women's groups, to produce and share a variety of information on nature conservation, local culture, and society. The main program of Ruyuk FM Radio of promoting forest conservation has restored unity of Mandalamekar villagers in handling and managing water resources in the forest. Efforts by villagers to conserve forest and manage water sources, has officially been recognized and awarded at District, Provincial and International levels. Effort to preserve local culture was implemented through arts, culture and language programs.

Key words: community radio, forest conservation, Sundanese culture, women participation

*Tulisan ini dimuat di Proceeding The 4th International Graduate Students Conference on Indonesia, Theme “Indigenous Communities and The Projects of Modernity”, 2012, Yogyakarta: The Graduate School UGM.

Download: icon Enviromental & Cultural Based Indigenous Community Radio-Radio Ruyuk FM-Emilia Bassar et all (1.14 MB)

Perempuan & Radio Komunitas

Oleh: Emilia Bassar, Irwan Abdullah, Hermin Indah Wahyuni

Kajian ini menggambarkan keterlibatan kelompok perempuan pada pengelolaan dan produksi program radio komunitas. Kehadiran kelompok perempuan sebagai pengelola radio komunitas sangat dibutuhkan untuk mendorong radio komunitas menentukan kebijakan tentang materi penyiaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi kelompok perempuan. Kemampuan manajemen dan keterampilan teknis pegiat perempuan di radio komunitas diharapkan dapat meningkatkan program siaran yang peka gender. Keterwakilan kelompok perempuan pun akan mewarnai program-program siaran yang berperspektif gender. Tampilan realitas keterlibatan kelompok perempuan di tiga radio komunitas—Radio RAKITA FM, Radio Ruyuk FM dan Radio Arya FM—diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan di lapangan dan dokumentasi tertulis. Analisis keterlibatan perempuan pada radio komunitas akan dihubungkan ke dalam kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat di kota, desa dan pesisir. Hasil kajian menunjukkan, komposisi pengelola perempuan pada Radio RAKITA FM, Radio Ruyuk FM dan Radio Arya FM sudah cukup baik, yaitu rata-rata 40%. Radio RAKITA FM dan Radio Ruyuk FM mempunyai program siaran yang mendukung kelompok perempuan dalam bidang keterampilan diri, kehidupan berkeluarga, kesehatan, dan motivasi diri. Sementara itu, Radio Arya FM banyak menyiarkan siaran hiburan dangdut Tarling (gitar suling). Beberapa isi siaran yang diasuh oleh penyiar perempuan juga berkaitan dengan hak-hak perempuan di rumah tangga dan masyarakat.

Kata kunci: radio komunitas, perempuan sebagai pengelola radio komunitas, perempuan dalam produksi program siaran radio komunitas.

*Tulisan ini dimuat di buku "Representasi, Komodifikasi, dan Diferensiasi: Kajian Budaya dan Perubahan Sosial di Indonesia", 2013, Yogyakarta: Kanisius.

Download: icon Perempuan & Rakom-Emilia Bassar dll (11.75 MB)

Indigenous Radio Komunitas Berbasis Lingkungan dan Budaya: Radio Ruyuk FM, Jawa Barat

Oleh: Emilia Bassar, Irwan Abdullah, Hermin Indah Wahyuni

Radio Ruyuk FM merupakan radio komunitas berbasis penghijauan dan budaya lokal yang menarik untuk dikaji secara mendalam karena keunikan dalam proses pendirian, program radio, keterlibatan perempuan maupun berbagai prestasi yang telah dicapainya. Kajian terhadap Radio Ruyuk FM menggunakan konsep radio komunitas dari, antara lain, Fraser dan Estrada (2001) dan Jankowski dan Prehn (2002). Kajian ini merupakan studi kasus deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Januari 2011-Juni 2012. Radio komunitas Ruyuk FM didirikan tahun 2007 di Desa Mandalamekar, Tasikmalaya, Jawa Barat, oleh para pegiat kelompok swadaya masyarakat Mitra Alam Munggaran (MAM). Keberadaan Radio Ruyuk FM mendorong kelompok komunitas, termasuk kelompok perempuan, untuk memproduksi dan membagi berbagai informasi tentang pelestarian hutan, budaya lokal, dan lingkungan masyarakat. Program utama Radio Ruyuk FM yang mengaksentuasikan pelestarian hutan telah mengembalikan kebersamaan warga Desa Mandalamekar dalam menangani dan mengelola sumber mata air di hutan. Upaya warga melestarikan hutan dan mengelola sumber mata air, mengantarkan Desa Mandalamekar mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Internasional. Sedangkan pelestarian budaya lokal dilakukan melalui program seni, budaya dan bahasa Sunda.

Kata kunci: radio komunitas, pelestarian hutan, budaya Sunda, keterlibatan perempuan.

*Tulisan ini dimuat di Proceeding The 4th International Graduate Students Conference on Indonesia, Theme “Indigenous Communities and The Projects of Modernity”, 2012, Yogyakarta: The Graduate School UGM.

Download: icon Indigenous Rakom Berbasis Lingkungan & Budaya-Radio Ruyuk FM-Emilia Bassar dll (1.11 MB)