Sun05282017

Last update06:52:18 PM GMT

Back Communications Climate Change & Environmental Communications Pendidikan Perubahan Iklim bagi Pelestarian Bumi

Pendidikan Perubahan Iklim bagi Pelestarian Bumi

  • PDF

Oleh: Emilia Bassar dan Impron

Education and training increase knowledge and skills for managing climate change. By translating those improved capacities into real mitigation and adaption actions, our contribution to maintaining beneficial environmental function to support living in the fragile earth is accountable. Therefore, strategies are developed to provide smart pathways and milestones to achieving green and resilient.

Isu perubahan iklim penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia, pembangunan rendah karbon dan penanganan lingkungan hidup. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2008 mempunyai tugas: (1) merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;  (2) mengatur mekanisme perdagangan karbon; (3) memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim; dan (4) berkonsentrasi pada kajian adaptasi, mitigasi, transfer teknologi dan pendanaan.

Namun, di awal tahun ini, DNPI dan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dibubarkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 21 Januari 2015. Selanjutnya, tugas dan fungsi DNPI dan BP-REDD+ akan disebar ke direktorat jenderal terkait, khususnya Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun demikian, dalam tulisan pertama dari tiga tulisan ini, saya terinspirasi dari gagasan DNPI yang didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam penyusunan “Strategi Nasional Indonesia Pasal 6 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” tahun 2014 yang diharapkan dapat menjadi referensi dan pembelajaran bagi strategi komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan perubahan iklim di Indonesia.

Adapun maksud dari tulisan ini adalah untuk berbagi wawasan, pengalaman dan pembelajaran tentang pendidikan dan pelatihan perubahan iklim yang telah dilakukan, khususnya pada periode 2010-2014. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan, sektor swasta, maupun lembaga internasional/asing (Inter-Governmental Organizations, IGOs) telah mengembangkan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan kesadaran publik (public awareness) dan meningkatkan keterampilan dalam penanganan perubahan iklim melalui keterlibatan pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan perubahan yang telah dilakukan berbagai lembaga, yaitu: penerbitan buku dan modul terkait perubahan iklim; pemberian mata kuliah dan penyelenggaraan kelas perubahan iklim; dan penyelenggaraan workshop, pelatihan, Training of Trainer (TOT), lokakarya, bimbingan teknis (Bimtek), sekolah lapang iklim (SLI), dan klinik menulis tentang perubahan iklim.

Pendidikan Perubahan Iklim

Pendidikan perubahan iklim bertujuan untuk menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang[1],  dengan menerapkan berbagai metode untuk memajukan proses pembelajaran yang komprehensif tentang perubahan iklim; dan mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian untuk solusi perubahan iklim di tingkat lokal, nasional dan global. Pendidikan perubahan iklim dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal maupun informal[2].

Pada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah telah berdiri pusat studi perubahan iklim[3]. Fokus pusat studi kebanyakan pada kegiatan kerjasama penelitian, survei dan pelatihan. Keterlibatan staf akademik pada pusat studi dapat menghasilkan bahan pengembangan pendidikan perubahan iklim di Indonesia, terutama yang terkait dengan isu-isu lokal. Pusat studi juga dapat membantu kegiatan pendidikan melalui penelitian, pelatihan dan magang.

Proses pendidikan dan pembelajaran perubahan iklim tidak hanya fokus pada peningkatan pemahaman tentang sistem iklim, ilmu iklim, dampak perubahan iklim, mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim, tetapi juga bagaimana kaitannya dengan, antara lain, ilmu sosial, perilaku, ekonomi, dan lingkungan. Cakupan perubahan iklim yang lintas disiplin membuat kebanyakan pendidik atau sekolah merasa tidak cukup kompeten dalam mengajarkan materi perubahan iklim. Kebanyakan peserta didik juga mengalami kesulitan untuk memahami ilmu yang mendasari perubahan iklim. Tugas mengajar dan belajar terasa menjadi lebih sulit apabila dikaitkan dengan tujuan pendidikan perubahan iklim untuk mengubah perilaku masyarakat (Forrest dan Feder, 2011; Niepold, 2013).

Meskipun demikian, berbagai lembaga, khususnya lembaga pemerintah, melakukan banyak kegiatan terkait pendidikan perubahan iklim, seperti yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), DNPI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang banyak menerbitkan modul tentang perubahan iklim. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengintegrasikan materi perubahan iklim pada pelajaran tingkat dasar dan menengah (Kurikulum 2013). Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) menyelenggarakan Pramuka Saka Kalpataru yang bertujuan untuk memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega guna menyalurkan minat, dan mengembangkan bakat, kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan, khususnya yang berkaitan dengan substansi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Berdasarkan kajian, pembelajaran dan analisis terhadap pendidikan perubahan iklim di Indonesia difokuskan pada:

  1. Kurikulum. Isu perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi (dengan mengembangkan program studi, misalnya). Pendidikan perubahan iklim juga dapat dilakukan melalui pendidikan nonformal (seperti pemberdayaan bagi pemuda dan perempuan) dan informal (yang dilakukan di lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar). Agar siswa dapat mengikuti pendidikan perubahan iklim dengan suasana yang menyenangkan, maka dibutuhkan kreativitas dalam proses belajar di kelas, misalnya, siswa diajak ke jalan raya untuk mengetahui/mengukur tingkat polusi udara (emisi) yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor; siswa diikutsertakan dalam lomba menulis/debat/pidato tentang perubahan iklim; dan siswa diminta menggambar tentang kerusakan/ancaman yang terjadi di planet bumi akibat pemanasan global.
  2. Bahan pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendidikan perubahan iklim, dibutuhkan pengembangan dan penyusunan bahan pengajaran dan pembelajaran perubahan iklim (teaching and learning materials) yang berkualitas sesuai jenjang dan jalur pendidikan bagi guru/dosen, siswa/mahasiswa atau kelompok sasaran lainnya. Sumber bahan pengajaran dapat bersumber dari Kemendikbud dan/atau lembaga lain yang terkait dengan perubahan iklim, seperti yang dilakukan oleh BMKG yang telah menerbitkan Modul Kurikulum Perubahan Iklim bagi Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Kelautan; Modul Perubahan Iklim Panduan Training of Trainers (TOT) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi guru SMP dan SMA; Modul Perubahan Iklim  bagi Pelatih (TOT) Penyuluh Kelautan dan Perikanan serta Penyuluh Pertanian bagi penyuluh pertanian dan perikanan; dan Modul Perubahan Iklim Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Penyuluh Pertanian bagi penyuluh pertanian.Selain itu, dibutuhkan peningkatan ketersediaan dan akses bahan pengajaran dan pembelajaran perubahan iklim yang berkualitas, baik offline (cetak) maupun online (e-book, dsj). Contoh, British Council Indonesia menyelenggarakan program Climate4Classrooms yang berisi materi perubahan iklim melalui situs web http://id.climate4classrooms.org/ yang diprioritaskan bagi guru. Meskipun demikian, modul yang disediakan pada program tersebut dapat diunduh secara gratis oleh pengunjung sehingga masyarakat yang tertarik pada proses pembelajaran ini dapat turut serta belajar dan memahami isu perubahan iklim.
  3. Kapasitas pendidik. Pengembangan/peningkatan kapasitas (kompetensi) pendidik sangat dibutuhkan untuk memahami dan mengajarkan perubahan iklim ke peserta didik. Begitu pula pengembangan kapasitas lembaga pendidikan tinggi, pusat riset dan penguatan agenda penelitian perubahan iklim perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) didukung oleh USAID-Indonesia Marine and Climate Support Project (IMACS Project) sejak tahun 2012 menyelenggarakan pengkajian kerentanan adaptasi perubahan iklim dengan menggunakan piranti I-CATCH (Indonesian Climate Adaptation Tool for Coastal Habitats) bagi masyarakat pesisir.
  4. Penguatan fungsi dan peran forum kerjasama dalam bidang perubahan Iklim. Misalnya, kerjasama Yayasan Komunitas Belajar Indonesia (Yakobi) dan Regional Community Forestry Training Center for Asia and The Pasific (RECOTFC) tahun 2012-2013 dalam menyelenggarakan workshop “Pendidikan Perubahan Iklim dan Panggung Boneka” bagi Guru SD di Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Gunung Tabur Kalimantan Timur; dan kerjasama Universitas Lampung (Unila) dan Mercy Corps Indonesia tahun 2012 dalam menerbitkan buku perubahan iklim bagi siswa dan guru SD dan SMP di Bandarlampung.

Pelatihan Perubahan Iklim

Tujuan dari pelatihan perubahan iklim, adalah untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik dan aplikatif dengan menerapkan metode yang memberikan keterampilan teknis dan pengetahuan yang memadai untuk menangani perubahan iklim. Aktivitas pelatihan dalam berbagai bentuk seperti lokakarya, pelatihan, penyuluhan, dan sekolah lapang telah banyak dilaksanakan melalui pola kerjasama lokal, regional, bilateral, dan multilateral, atau melalui kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta yang melibatkan lembaga donor dan LSM. Materi pelatihan perubahan iklim yang diberikan beragam diantaranya, adalah: aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pasar karbon, deforestasi dan emisi karbon, tata kelola wilayah pesisir, transfer teknologi, pembiayaan perubahan iklim, dampak sosial dan ekonomi dari perubahan iklim, pengembangan kurikulum, dan modul perubahan iklim. Target peserta dari pelatihan-pelatihan ini meliputi, antara lain: pegawai pemerintah, guru, dosen, pemuda, petani, nelayan, dan wartawan.

Sebagai contoh, Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (Balitklimat) Kementerian Pertanian bersama BMKG menyelenggarakan pelatihan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 25 provinsi (150 kabupaten/kota) sepanjang tahun 2008-2014 untuk meningkatkan pemahaman tentang informasi iklim dan pemanfaatannya bagi petani; dan KemenLH memberikan pelatihan perubahan iklim bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas guru dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak didik/siswa dalam upaya mengurangi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mempunyai dampak perubahan iklim.

Selain itu, sejak 2012, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan[4] sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kehutanan untuk aparatur maupun sumber daya manusia lainnya telah memulai dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait perubahan iklim dan REDD+; dan tahun 2013 KemenKP menyelenggarakan pelatihan "Peningkatan Ketahanan Masyarakat Pulau-pulau Kecil terhadap Bencana dan Perubahan Iklim" di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana, khususnya di pulau-pulau kecil.

Di lembaga media, Hijauku.com, portal hijau pertama di Indonesia yang berdiri sejak 2011 menyelenggarakan Kelas Perubahan Iklim (KPI) dan Pelatihan Perubahan Iklim (PPI). Pelatihan ini menggabungkan kampanye perubahan iklim di sosial media dengan memanfaatkan jaringan sosial media Hijauku.com yang saat ini mencapai 77.000 orang dan aksi pelatihan langsung bersama komunitas dengan kelompok sasaran para pengguna media sosial, siswa, mahasiswa serta masyarakat umum. Dalam periode 2011-2014, Kelas Perubahan Iklim telah berhasil memberikan pelatihan perubahan iklim kepada lebih dari 600 peserta di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dengan mayoritas peserta adalah siswa dan mahasiswa sesuai dengan sasaran media komunikasi yang digunakan.

Banyak kemajuan yang sudah dicapai dalam pelatihan perubahan iklim  di Indonesia untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi peningkatan kinerja pada beberapa parameter kunci pelatihan perubahan iklim, yaitu:

  1. Materi pelatihan dan kapasitas pelatih. Pada pelatihan perubahan iklim perlu adanya ketersediaan dan kemudahan akses materi pelatihan berkualitas; penyusunan kebutuhan pelatihan (training need assesment); modul pelatihan dengan topik khusus; basis data dan direktori pelatih; dan penyelenggaraan TOT (training of trainers) untuk kelompok sasaran pada berbagai sektor prioritas. Contoh, penyelenggaraan "Training of Teachers on Climate Change and Ozone” bagi guru oleh KemenLH dan Rumbawa Muda Indonesia (RMI); dan Training of Trainer (TOT) untuk pengembangan Sekolah Lapang Iklim (SLI) bagi local champion di beberapa wilayah pesisir Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Karya Lestari (Bintari) bekerjasama dengan pemerintah kota Semarang dan beberapa pendidikan tinggi di Semarang.
  2. Dampak pelatihan. Dalam hal ini, dibutuhkan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi bagi efektivitas pelatihan pada sektor-sektor prioritas; dan identifikasi kelompok sasaran dan aktor utama pada sektor prioritas yang berpotensi memberi dampak berantai pada masyarakat luas.

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan dan membangun kapasitas (capacity building) bagi pemangku kepentingan yang terlibat, baik secara lembaga atau individu, sangat dibutuhkan dalam penanganan perubahan iklim. Pendidikan dan pelatihan perubahan iklim terutama dibutuhkan pada hal-hal yang terkait fasilitas transfer ilmu dan keahlian; dan sinergi antar personil dan lembaga yang terlibat dalam penanganan perubahan iklim.

Keterangan: tulisan ini merupakan tulisan pertama dari tiga tulisan tentang Artikel 6 UNFCCC.

Sumber:

Bassar, E. dan Impron. 2014. Strategi Nasional Indonesia Pasal 6 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)”. Jakarta: DNPI dan JICA.

Carolus, I. and Martin, M. 2009. Climate Change Education, Awareness & Training-Seychelles Second National Communications to the UNFCCC, Final Report, February 2009, Sustainability for Seychelles.

Department of Climate Change. 2010. Australia’s Fifth National Communication on Climate Change. A Report under UNFCCC. Commonwealth of Australia.

DNPI-UN:CCLearn. 2013. Strategi Pembelajaran Nasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Mencapai Pembangunan Rendah Emisi.

DNPI. 2012. Annex Preliminary Assessment on the Implementation of The Amended New Delhi Work Programme on Article 6 of the Convention in Indonesia.

DNPI. 2012. Submission by Indonesia. Views and Information from the Government of the Republic of Indonesia on Review of the Implementation of the Amended New Delhi Work Programme on Article 6 of the Convention (including its Annex and Appendices).

Forrest, S. and Feder, M.A. (Rapporteurs).  2011. Climate Change Education: Goals, Audiences, and Strategies: A Workshop Summary. Board on Environmental Change and Society, Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council.

Impron, Bassar, E. dan Sugiarto, Y. 2012. Database Adaptasi Perubahan Iklim. Dewan Nasional Perubahan Iklim.

ITB-UNITAR-DNPI. 2014. Development and Delivery of a Knowledge Management Module for Climate Change Adaptation and Mitigation in Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2008. Analisis Kebijakan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

Listiawati, N. 2013. Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh Beberapa Lembaga. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol. 19, Nomor 3, September 2013.

MOE GOI. 2010. Indonesia Second Nation Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Niepold, F. 2013. United States Perspective on the Challenges, Good Practices and Lessons Learned from the Implementation of Climate Change Education at the National Level. Presentation by USA. Provisional Agenda of the 1st Dialogue on Article 6 of the Convention. Version of 10-11 June 2013.

Niode, A. K. 2012. Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Perubahan Iklim. 3rd Indonesia Carbon Update.

Supangat, A. 2012. Pendidikan dan Perubahan Iklim.

Tan, C. K, Ogawa, A. and Matsumura T. 2008. Innovative Climate Change Communication: Team Minus 6%. GEIC Working Paper Series 2008-001. Global Environment Information Centre (GEIC), United Nations University.

http://ccromseap.ipb.ac.id/.

http://dnpi.go.id/portal/id/component/content/article/179-bahasa/lumbung-pengetahuan/publikasi/paper/240-pendidikan-dan-perubahan-iklim.

http://infopublik.kominfo.go.id/read/66428/kemdikbud-dan-unesco-selenggarakan-workshop-perubahan-iklim.html.

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/index-berita-kurikulum/645-kurikulum-2013-ajarkan-perubahan-iklim.

http://lp4.itb.ac.id/downloads/fitb/Meteorologi-S1-Lampiran1%20%28revisi%20%20-Agustus%20%202013%29.pdf.

 


[1] Dalam makalah “Pendidikan dan Perubahan Iklim”, Dr. Agus Supangat menyatakan “pendidikan mengarahkan pola pikir seseorang yang akhirnya berbuah pada perkataan, aksi, kebiasaan, dan karakter. Ujungnya adalah nasib (destiny). Jadi, jika kita tidak ingin mengalami nasib buruk akibat gencarnya dampak negatif perubahan iklim, jelas bahwa akar pertama yang perlu kita benahi adalah pola pikir. Kuncinya datang melalui pendidikan.” (http://dnpi.go.id/portal/id/component/content/article/179-bahasa/lumbung-pengetahuan/publikasi/paper/240-pendidikan-dan-perubahan-iklim).

[2] Pada dasarnya ada tiga jenis pendidikan, yaitu: pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK), dan pendidikan tinggi (Universitas).

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang bertujuan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Adapun jenis pendidikan nonformal dapat berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. (http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/07/pendidikan-nonformal-460462.html)

[3]IPB: Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific (CCROMSEAP) - http://ccromseap.ipb.ac.id/; ITB: Pusat Perubahan Iklim; UI: Pusat Riset Perubahan Iklim (Research Center for Climate Change/RCCC-UI) - http://rccc.ui.ac.id/; Universitas Mulawarman: Pusat Studi Perubahan Iklim; Kementerian Kehutanan: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan - http://www.puspijak.org/; UMB: Pusat Studi Perubahan Iklim; UII: Pusat Studi Perubahan Iklim dan Kebencanaan (PusPIK) - http://puspik.uii.ac.id/; ITS: Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim; Universitas Gunadarma: Pusat Studi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana (APIMB); The Indonesia Climate Change Center (ICCC) - http://www.iccc-network.net/.

[4] Lihat buku “Profil Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+” yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan (2012).



Add comment

You have no rights to add a new comment. May be you need to register on the site.